Kadin Desak AS Bersikap Adil kepada Indonesia Soal Subsidi Nikel

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak Amerika Serikat agar lebih adil dalam pemberian subsidi nikel untuk kendaraan listrik, menyusul rencana penerbitan pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan EV di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Beleid ini mencakup US$370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dikhawatirkan tetap tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh.

Pasalnya karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel. Bentuk pengucilan terhadap sumber daya alam (SDA) nasional.

Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menegaskan Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan AS akan kendaraan listrik dan baterai. Sebab, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel paling banyak di dunia.

Arsjad mengatakan Indonesia tengah bekerja sama dengan perusahaan multinasional untuk membangun rantai pasokan nikel terpisah untuk China dan Non-China.

"Kami berupaya memastikan memiliki portofolio inklusif, baik China maupun Non-China dalam sektor pertambangan nikel guna mencapai kesepakatan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” ujarnya melalui sebuah keterangan pers, Selasa, 4 April 2023.

Seperti diketahui, berbagai negara telah berinvestasi di Indonesia pada sektor pertambangan, khususnya untuk pengembangan kendaraan listrik dan baterai. Beberapa diantaranya LG, SK Group, Samsung, dan Hyundai.

Ketiga investor ini memiliki peran penting dalam hilirisasi industri nikel termasuk katoda, sel baterai, dan produksi kendaraan. Hadir juga LG Energy Solution yang sedang membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan produsen mobil listrik Hyundai.